Menarik, Debat Soal Utang, Antara Menteri dan Akademisi

Dua hari ini, disamping persoalan korban wabah covid-19 yang masih terus bertambah, jumlah mereka yang terinfeksi, meninggal dunia dan yang sembuh, juga dimeriahkan dengan tantangan LBP ( Luhut Binsar Panjaitan) untuk berdiskusi dengan mereka yang selalu nyinyir dengan banyaknya utang pemerintah Indonesia, apalagi di masa pandemi covid-19 ini.

Diperhitungkan defisit APBN 2020 mencapai lebih 1000 triliun rupiah, dan tentunya cara menambalnya dengan berutang lagi ke negara asing,dan atau mencetak uang yang diajukan DPR, tetapi tidak disetujui oleh Bank Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi LBP; menantang pengkritik utang negara untuk bertatap muka dengannya. Luhut mengaku ingin berbincang terkait penambahan utang negara selama pandemi virus corona atau Covid-19. “Jadi kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga pengin ketemu. Jadi jangan di media sosial saja. Nanti ketemu kami, ngomong,” ujarnya melalui diskusi virtual, Jakarta, Selasa (2/6/2020) “Enggak usah ngomong di TV-lah, ketemu saya sini. Nanti dia kasih angkanya, saya tentara walaupun bukan lulusan ekonomi, saya bisalah jawab itu. Tapi, jangan rakyat dibohongin,” sambungnya.

Diprediksi RR (Rizal Ramli) mantan Menko Maritim yang digantikan LBP, akan segera merespons tantangan tersebut. Sebab selama ini, RR demen sekali berdebat dengan Sri Mulyani Menkeu, terkait kebijakan berutang yang terus membengkak dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan ekonomi stagnan di 5%. Tetapi Bu Sri, tidak meladeninya. Hanya melalui pejabat Kemenkeu memberikan penjelasan dan klarifikasi soal pinjaman dan penggunaannya.

Tidak diduga, tantangan datang dari dosen senior FE UI, DR. Djamester Simarmata (DS) menerima tantangan terbuka yang dilayangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi LBP. Jika diskusi atau dialog itu dapat berlangsung, menjadi menarik dan seru, terutama bagi warga Sumatera Utara, khususnya dikalangan suku batak, karena dua orang batak ( menteri dan akademisi) saling berdiskusi, membahas soal penting dan masa depan ekonomi bangsa, yaitu kebijakan pemerintah Indonesia berutang.

Dikalangan etnis batak, berdiskusi atau berdebat, bukanlah suatu hal yang luar biasa. Itu sudah merupakan hobi. Coba cermati di lapo tuak, atau warung kopi di Sumatera Utara, mereka berdebat bukan soal-soal ringan, tetapi soal politik dan penyelenggaraan pemerintahan ini.

Jangan heran, jika profesi advokat dan i guru dari dulu sampai sekarang, banyak diminati oleh etnis batak toba, sedangkan batak mandailing lebih banyak berminat menjadi tenaga medis (dokter).

Melalui akun Twitter pribadinya, DS menyanggupi tantangan LBP dan meminta agar segera ditentukan waktunya. “Caranya gimana? Saya termasuk yang tidak setuju (utang). Tolong ditentukan waktunya, saya persiapkan bahan!” tegasnya, Kamis (4/6). DS mengurai bahwa sebenarnya target dari kritiknya selama ini bukan mengarah pada Menko Luhut, tetapi ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Saya kasih banyak kritik di Twitter ke Menkeu, saya tidak pernah langsung ke Menko Luhut. Tapi karena Pak Luhut undang (pengkritik) orang seperti itu, jadi saya anggap saya masuk yang dimaksud,” tuturnya sesaat lalu.

Diketahui, DS memang dikenal sebagai orang yang kerap mengkritik sejumlah teori ekonomi yang tidak tepat. Baik skala nasional maupun internasional.

Sementara mengenai utang untuk pembangunan, DS merujuk teori pembangunan yang dikembangkan Joseph Schumpeter, bahwa pembangunan tidak perlu harus dengan pinjam uang. Teori ini, sambungnya berhasil dikembangkan oleh China dan Jerman yang tidak berutang saat kekurangan dana.

DS mengaku sudah memberikan paper mengenai penolakan utangnya kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. “Saya kirim ke dia, pernah ditanggapi sekali. (Saya bilang) jangan lagi pinjam utang. (Dijawab) terus gimana kalau nggak utang. (Saya balas) cari cara lain,” ujarnya.

Mungkinkah diskusi itu terlaksana?

Banyak yang meragukan, LBP akan “berani” mengundang DS untuk berdiskusi soal berutangnya pemerintah. Setidaknya ada dua faktor utama yaitu, Pertama; latar belakang kompetensi secara keilmuan di bidang ekonomi makro, tentu tidak sedalam Dr. DS, yang seorang ekonom, akademisi, dan menulis banyak buku soal ekonomi. Kedua; faktor Presiden Jokowi apakah memperkenankan atau tidak, serta kemungkinan keberatan anggota kabinet di bidang perekonomian (Menko Perekonomian dan Menkeu), karena akan menjadi blunder bagi pemerintahan Jokowi.

Beban berat itu ada dipundak LBP, karena mewakili kebijakan pemerintah di bidang ekonomi makro, yang bukan ruang lingkup kerjanya. Kalau ujung diskusi itu, menggunakan narasi “ini kebijakan”, “ini kepentingan bangsa dan negara”, “tidak ada suatu pemerintahan yang menginginkan rakyatnya sengsara” dan “kami akan mempertanggungjawabkannya kepada rakyat”. Maka saat itu diskusi sudah kehilangan substansinya.

DS, tentu akan kehilangan kata-kata. Istilah dan teori-teori ekonomi yang sudah penuh dikepalanya, dengan berbagai konsep alternatif cara mengatasi keuangan APBN dengan tidak berutang, tidak mampu keluar dari mulutnya. Sebab kebebasan berfikir, kebebasan memberikan pendapat, sudah terkunci dengan probability narasi sakti tersebut diatas. Mudah-mudahan dugaan saya itu tidak terjadi.

Ada hal yang perlu kita cermati, bahwa DS adalah akademisi yang tidak pernah berpengalaman sebagai penyelenggara negara, itu bisa sebagai kekuatannya untuk berpikir jernih dan independen, tetapi sekaligus kelemahannya, jika pembahasan dilakukan dengan pendekatan kepentingan politik, keamanan, dan keberlangsungan pembangunan. Apalagi senjata pamungkasnya “negara ini telah berutang sejak Indonesia merdeka”.

Mari kita tunggu, kemana arah dan ujung undangan LBP, dan kesediaan DS, untuk membedah utang Republik Indonesia. Apakah hilang dihembus angin, atau tenggelam dalam kesibukan menyongsong New Normal.

Oleh : Chazali H. Situmorang

Pemerhati Kebijakan Publik/Dosen FISIP UNAS

Cibubur, 5 Juni 2020

Silahkan share jika bermanfaat