KPAI: Minta Internet Digratiskan untuk Pendidikan

Minta Internet Digratiskan untuk Pendidikan,  Semuanya Terdampak dan Tidak Mampu Membeli

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listiarty, meminta agar pemerintah menggratiskan biaya untuk kuota internet.

Hal ini demi kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tetap dapat berlangsung lancar.

Karena, dalam masa pandemi Virus Corona ini, guru dan murid terpaksa harus melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara virtual.

Sehingga jaringan internet yang memadai sangat diperlukan anak agar bisa belajar.

KPAI mengingatkan agar jangan sampai ketidakmampuan masyarakat membeli kuota internet tersebut menjadi penghalang bagi generasi muda untuk belajar.

Hal ini disampaikannya dalam program Satu Meja The Forum KompasTV yang ditayangkan pada Rabu (3/6/2020).

"Menurut saya harus menggratiskan internet, karena itu jadi problem," kata Retno.

Ketidakmampuan orangtua membeli paket internet menjadi alasan bagi anak yang ingin kembali ke sekolah agar dapat belajar dengan optimal.

"Anak-anak yang bilang sekolah pingin masuk ini, itu juga dia merasa bahwa 'Orangtua saya sudah tidak kuat membeli paket internet, jadi saya sudah tidak bisa belajar'," jelasnya.

Retno mengatakan bahwa negara perlu memberikan keringanan terhadap biaya kuota internet tersebut agar tidak membebani masyarakat.

Terutama bagi anak-anak agar dapat mendapatkan pendidikan yang layak meski tengah dalam masa pandemi.

"Itu artinya, ketika kuota internet jadi masalah, karena semuanya terdampak dan tidak mampu membeli lagi, ya memang mau tidak mau harus menggratiskan internet," ujar Retno.

Ia kemudian menyinggung terkait pemanfaatan dana desa untuk membantu memfasilitasi kegiatan belajar mengajar.

"Yang terakhir, yang penting juga dilakukan oleh pemerintah adalah memanfaatkan semua sumber daya yang ada termasuk dana desa," lanjutnya.

Dalam acara tersebut hadir pula Juru Bicara Kantor Staf Presiden Donny Gahral yang menjawab pertanyaan terkait kebijakan maupun tindakan pemerintah.

Menanggapi imbauan KPAI pada pemerintah, Donny mengaku pihak kementerian masih melakukan pengkajian lebih lanjut.

Terkait penggratisan kuota internet, Donny mengatakan bahwa pilihan tersebut akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah.

"Saya kira itu masuk dalam kajian, dalam pertimbangan. Karena kita tahu bahwa PJJ itu tentu saja punya konsekuensi bagi mereka yang berpendapatan rendah," kata Donny.

"Dan ini saya kira akan dipikirkan bagaimana solusinya," lanjutnya.

Sementara itu, terkait penggunaan dana desa, Donny menjelaskan bahwa selama ini dana desa telah digunakan untuk penanggulangan Covid-19.

"Untuk dana desa, di lapangan sudah banyak sekali keluhan bahwa dana desa memang sudah terpakai terlalu banyak untuk penanganan Covid-19," ujar Donny.

"Apabila dirasakan perlu, pemerintah saya kira akan menganggarkan untuk membantu akses internet bagi mereka yang tidak mampun supaya bisa mengikuti PJJ," imbuhnya.

Perbaikan Kurikulum

Sebelumnya, Retno sempat menyinggung adanya tindakan yang perlu dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem belajar jarak jauh tersebut.

"Ketika tahun ajaran baru dibuka tetapi sekolah tetap dengan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) kan berati ini akan ada proses. Memang yang perlu diperbaiki adalah yang kemarin-kemarin seperti apa," lanjutnya.

Retno mengungkapkan bahwa KPAI telah mengirin usulan kepada Kemendikbud terkait penyusunan kurikulum darurat selama pandemi Virus Corona berlangsung.

"Kami sudah bersurat juga kepada Kemendikbud merekomendasikan untuk kurikulumya harus darurat juga, karena situasinya darurat," kata Retno.

Hal ini juga untuk mengantisipasi ke depan, saat sekolah-sekolah mulai dibuka kembali dengan kondisi new normal.

Retno mengemukakan sejumlah skenario yang mungkin dilakukan, yang membutuhkan adanya penyesuaian kurikulum.

"Nanti kalau kita mulai masuk, misalnya di tahun 2021, misalnya hanya 4 jam kemudian tidak ada istrirahat, lalu nanti anak-anak membawa bekal sendiri," ujar Retno.

Dengan adanya pengurangan waktu masuk sekolah tersebut, target penyampaian kurikulum tidak akan tercapai bila masih menggunaka kurikulum pendidikan yang lama.

Karena jumlah lama waktu yang tadinya telah disusun untuk dapat menyampaikan pelajaran, harus dipendekkan lagi sesuai aturan protokol kesehatan.

"Berarti satu mata pelajaran yang tadinya 45 menit bisa menjadi 30 menit, artinya ada pemendekan waktu," lanjutnya.

Melihat kondisi tersebut, Retno merasakan perlunya penyederhanaan kurikulum agar nantinya tidak membebani guru dan murid.

Namun ia mengimbau agar kurikulum baru tersebut tidak hanya diserahkan pada guru, tapi juga dikontrol oleh kementerian dengan panduan tertentu.

"Nah, kalau seperti itu berarti harus ada pengurangan, penyederhanaan kurikulum. Ini tidak membebani guru dan tidak membebani murid," tutur Retno.

"Dan jangan dilepas ke guru, tapi Kemendikbud harus punya rambu-rambu, karena dia memang berpegang ke sana," tandasnya.